Kota Probolinggo, Peraih Grand Category Bidang Kinerja Politik Lokal

Kota Probolinggo, Peraih Grand Category Bidang Kinerja Politik Lokal

Dalam pergelaran Otonomi Awards 2010, Kota Probolinggo meraih tiga penghargaan sekaligus. Salah satu yang paling bergengsi berupa trofi kategori utama bidang kinerja politik lokal. Apa saja inovasi kota anggur tersebut? Berikut pemaparan Wawan Sobari, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

KARAKTER sosiologis masyarakat kawasan perkotaan (urban) biasanya identik dengan individualisme. Warga lebih senang beraktivitas sendiri-sendiri daripada bergotong-royong. Apalagi mau berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan mereka.

Sifat-sifat tersebut, faktanya, jauh dari kondisi masyarakat Kota Probolinggo. Meski sebagian besar wilayah dan kondisi sosiologisnya menunjukkan indikator perkotaan, warganya tidak segan berpartisipasi, apalagi demi masa depan pembangunan kotanya.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran Pemkot Probolinggo yang memiliki sejumlah inisiatif untuk mengubah karakter partisipasi warganya. Yakni, agar lebih peduli terhadap masa depan pembangunan daerah. Terlebih, Kota Probolinggo merupakan daerah miskin sumber daya alam dan memiliki luas lahan yang terbatas, meski 66,6 persen penduduknya berada dalam masa usia produktif.

Karena itu, tidak heran, pemkot terus mendorong komitmen pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan. Sejak awal implementasi otonomi daerah, Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang berani menjamin partisipasi warganya.

Pada 2003, wali kota dan DPRD bersepakat mengesahkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 5/2003 tentang Partisipasi Masyarakat. Bukan itu saja, pada tahun yang sama, disahkan pula Perda Kota Probolinggo No 6/2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Dalam implementasinya, pemkot bekerja sama dengan media massa cetak lokal terkemuka mengadakan Probolinggo Summit 2k9 (Rembuk Masyarakat Kota Probolinggo 2009). Rembuk tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yaitu, pengusaha, perbankan, kalangan pemuda dan ormas, LSM, pendidik, kelompok profesi, seluruh SKPD, DPRD, serta perwakilan industri yang berlokasi di wilayah Kota Probolinggo.

Pelaksanaan pertemuan itu dibagi dalam lima forum yang merupakan tahap rembuk masyarakat. Misalnya, forum I mengawali pertemuan dengan pemaparan kondisi existing kota. Kemudian, diikuti forum-forum berikutnya guna membahas dan menganalisis program pemkot hingga menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah kota. Puncaknya, forum V adalah penandatanganan kontrak kinerja pelaksanaan hasil-hasil pertemuan.

Probolinggo Summit 2k9 membahas program pembangunan setahun ke depan (2010) berdasar skala prioritas. Pertemuan menghasilkan rumusan-rumusan cerdas yang disepakati bersama antara masyarakat, DPRD, dan pemkot. Pertemuan mengerucut pada pemecahan lima aspirasi utama.

Yaitu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Pertemuan menghendaki pula fokus pada pemaksimalan potensi dan pembangunan iklim pariwisata daerah. Tidak ketinggalan agenda reformasi birokrasi.

Untuk agenda kesehatan, misalnya, pada 2010, pemkot mesti memperbaiki kualitas puskesmas dan peningkatan sistem jaminan kesehatan untuk warga miskin. Pada saat yang sama, pemkot diamanatkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta pengondisian pasar dan permodalan untuk UMKM. Khusus agenda reformasi birokrasi, antara lain, dihasilkan target pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Guna menjamin pelaksanaan hasil-hasil Probolinggo Summit 2k9, wali kota dan ketua DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Probolinggo menandatangani Piagam Kota Probolinggo (Probolinggo Charter). Piagam itu memuat kesepakatan antara pemkot dan warga untuk melaksanakan serta mengawasi program-program yang dirumuskan dalam rembuk masyarakat. Piagam dilampiri dokumen hasil pertemuan tersebut.

Selain rembuk masyarakat, pemkot menginisiasi program Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Kita (SP2K2) berbasis web. Program tersebut mengintegrasikan penggunaan internet (website) dan SMS yang terhubung dengan Bappeda Kota Probolinggo dan SKPD. Web dan SMS berfungsi memberikan pelayanan informasi dan menampung serta menanggapi berbagai aspirasi masyarakat secara dinamis (mobile).

Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui SMS Center pada nomor 08574677890. Untuk monitoring, SP2K2 bisa diakses langsung melalui website http://sp2k2.probolinggokota.go.id dan mengirimkan e-mail ke: sp2k2@probolinggokota.go.id. Fitur-fitur yang tersedia dalam SP2K2 adalah kirim SMS perencanaan, tanggapan SMS, status SMS, statistik SMS, web polling, dan polling musrenbang.

Teknik partisipasi lainnya dilakukan melalui kegiatan cangkrukan. Kegiatan tersebut merupakan media untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Cangkrukan dikemas dalam suasana santai diselingi hiburan kesenian tradisional ludruk.

Wali kota dan staf (SKPD) berdialog langsung dengan masyarakat. Persoalan yang dibahas berupa masalah kewilayahan seperti penerangan jalan, bantuan modal kerja, pembangunan jalan kelurahan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan penjelasan izin pemanfaatan sumur bor. Lokasi yang digunakan biasanya di halaman rumah warga.

Melalui inisiatif-inisiatif itulah Pemkot Probolinggo terus bekerja mendorong perbaikan kualitas pembangunan manusianya. Pemkot berupaya menghilangkan sekat-sekat antara pemerintah dan yang diperintah. Sekumpulan inisiatif yang patut diteladani daerah lain. (wawansobari@jpip.or.id/c5/agm)