Kabupaten Jombang, Peraih Grand Category Bidang Pembangunan Ekonomi
Seakan menjadi kado HUT Kemerdekaan RI, Kabupaten Jombang meraih tiga Otonomi Awards 2010. Salah satunya adalah Otonomi Award paling bergengsi, yaitu
grand category (kategori utama) bidang pembangunan ekonomi. Apa saja upaya daerah santri itu? Apa pula kelebihan dan kelemahannya? Berikut pemaparan Dadan S. Suharmawijaya, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
---
PERTUMBUHAN ekonomi tak selalu harus didorong sektor industri maupun perdagangan yang tergolong sektor hilir dalam sistem perekonomian. Lokomotif pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor hilir mungkin lebih cocok bagi wilayah perkotaan.
Tapi, tidak bagi Jombang. Berdasar letak geografis dan posisinya dalam rantai perekonomian nasional, khususnya Jatim, Pemkab Jombang lebih cocok mengembangkan sektor hulu dalam sistem perekonomian. Pemkab Jombang menyadari betul pemikiran tersebut.
Karena itu, di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Suyanto MMA dan Wabup H Widjono Soeparno MSi, Pemkab Jombang lebih mengutamakan sektor pertanian daripada perdagangan. Jangan heran bila di wilayah Pemkab Jombang tidak ditemukan mal atau pusat pasar modern. Yang ada hanya pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai pelosok wilayah. Hal itu menjadi cermin kebijakan perekonomian pemerintah daerah.
Lebih dari itu, Pemkab Jombang justru membangun sistem pertanian terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor pertanian sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Jombang tersebut, antara lain, melalui Program Pembangunan Pertanian 2007-2010.
Dalam kurun yang singkat itu, sektor pertanian diperkuat dengan berbagai terobosan sejumlah program pertanian terpadu yang saling terkait. Keterpaduan program tersebut diwujudkan dalam alur pembangunan pertanian yang strategis dan implementatif.
Berdasar penilaian inovasi program pertanian terpadu yang ditunjang nilai survei publik dan skor
existing itulah Pemkab Jombang meraih peringkat teratas Otonomi Awards 2010 untuk kategori khusus pertumbuhan ekonomi. Kemenangan Otonomi Award kategori khusus itu sekaligus mengantarkan mereka meraih
grand category (kategori utama) bidang pembangunan ekonomi.
Program pertanian terpadu tersebut diimplementasikan dalam tiga program unggulan. Yaitu, Program Peningkatan Kesuburan Tanah, Program Peningkatan Produktivitas Tanaman, serta Program Peningkatan Dinamika Penyuluhan dan Dinamika Kelompok Tani. Sasarannya jelas dan sederhana. Yaitu, tanah, tanaman, dan petani. Namun, di balik kesederhanaan konsep, terdapat komitmen kebijakan, strategi, serta upaya serius yang implementatif dengan sejumlah program unggulan.
Pertama, program perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah diimplementasikan melalui perbaikan kualitas agroekosistem. Cara yang ditempuh, antara lain, melalui pembangunan fasilitas laboratorium terpadu pertanian. Di kalangan petani, hal itu populer dengan sebutan laboratorium tanah karena digunakan untuk mengukur kandungan tanah di setiap lahan kelompok petani dan dipakai sebagai dasar pemberian pupuk yang sesuai kadar serta kebutuhan.
Pendirian laboratorium tanah tersebut menelan biaya sekitar Rp 1,2 miliar. Tapi, hanya dengan sekali musim panen hasil sistem pertanian terpadu biaya tersebut tertutupi dan hanya sebanding dengan nilai efisiensi atau selisih produksi panen sebelumnya.
Selain itu, dilakukan pemetaan potensi pertanian dengan akurasi koordinat lokasi tanah dengan sistem teknologi informasi (TI) yang memanfaatkan gambar foto udara hasil pencitraan satelit. Pemetaan itu dipakai untuk mengukur kebutuhan dan distribusi pupuk serta berbagai kebijakan pertanian yang akan diterapkan. Upaya tersebut ditunjang
database kesuburan tanah serta potensi pertanian yang tersimpan dalam SIM (sistem informasi dan manajemen) Pemetaan Agroekosistem & Peta Kesuburan Tanah.
Upaya tersebut didukung pengendalian distribusi pupuk dengan sistem kontrol distribusi dan survei kebutuhan petani yang disesuaikan pola musim tanam serta jenis komoditas. Dasarnya adalah Peraturan Bupati No 37 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Tidak seperti di beberapa daerah lain, dengan sistem itu, tidak pernah lagi terjadi kelangkaan pupuk. Bahkan, pemakaian pupuk kimia (anorganik) menjadi terkendali. Hal ini ditunjang pula dengan sistem TI berupa SIM Distribusi Pupuk.
Kedua, peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dilakukan pendekatan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inovasi yang dilakukan adalah penerapan teknologi SRI (
system of rice intensification) sebagai cara budi daya padi ramah lingkungan.
SRI merupakan teknik budi daya padi mutakhir yang paling produktif dan efisien. Yaitu, berupa pemakaian bibit dan pupuk yang minimal tapi dengan hasil panen yang maksimal. Saat ini, Pemkab Jombang merupakan daerah yang menerapkan SRI terluas di Jatim.
Upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian tersebut juga ditunjang gerakan penggunaan pupuk organik, baik pupuk organik pabrikan maupun pupuk organik buatan petani seperti pembuatan rumah kompos, pembuatan bokashi, pembuatan MOL (mikroorganisme lokal), mengembalikan jerami, dan pupuk kandang.
Secara bertahap, budaya pertanian organik sudah dilakukan dengan target ''menuju budaya pertanian organik 100 persen pada 2013''. Itu merupakan hasil tindak lanjut laboratorium tanah yang secara bertahap mengubah komposisi tanah ke arah penggunaan pupuk organik.
Ketiga, pemberdayaan petani. Yakni, program membangkitkan dinamika penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani melalui revitalisasi kelompok tani dan revitalisasi penyuluhan pertanian. Inovasi yang diterapkan adalah sistem kontrak kerja penyuluh dan kelompok tani untuk mewujudkan pembangunan pertanian berbasis kelompok tani. Tidak tangggung-tanggung, saat ini telah terlembaga sedikitnya 500 kelompok tani yang terikat kontrak kerja untuk menerapkan sistem pertanian yang direkomendasikan dinas pertanian.
Meski demikian, kontrak kerja disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kemampuan kelompok tani. Cakupan revitalisasi kelompok tani sampai tingkat dusun dengan alamat ke basis hamparan. Karena itu, kontrak kerja petani meliputi pemberdayaan dan pendekatan teknis, ekonomi, dan sosial dengan target masing-masing kelompok.
Secara teknis, petani mendapat pembinaan teknik pertanian mutakhir, secara ekonomi mendapat bantuan modal dari ''Bank Pasar Kabupaten Jombang'' dengan rekomendasi dinas pertanian, serta secara sosial diperkuat kelembagaan seperti koperasi dan kelompok usaha bersama.
([dadan@jpip.or.id/c5/agm])
